Bekasi (09/12)- Semangat antikorupsi menggema dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Kanwil DJBC Jakarta dan seluruh  Satuan Kerja  di bawahnya, termasuk, Bea Cukai Bekasi. Upacara dipimpin oleh Kasubbag Umum Bea Cukai Bekasi, Supriyadi, yang bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam amanatnya, Supriyadi menyampaikan pesan penting dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama.

Dalam amanat yang disampaikannya, Supriyadi menegaskan bahwa Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat komitmen terhadap integritas. Dirjen menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik,

Peningkatan kesadaran pegawai menunjukkan tren positif. Hingga 1 Desember 2025, terdapat 293 laporan penolakan gratifikasi, meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. DJBC juga telah membentuk 136 Unit Pengendalian Gratifikasi yang aktif menjalankan kampanye budaya antikorupsi di seluruh satuan kerja.

“Unit Pengendalian Gratifikasi bertugas merealisasikan berbagai program pengendalian gratifikasi dan menerima pelaporan atas kejadian gratifikasi. Seluruh UPG juga telah melaksanakan kampanye budaya anti korupsi dan antigratifikasi yang menyasar internal pegawai dan juga para pemangku kepentingan,” ungkap Supriyadi.

Supriyadi turut menyampaikan apresiasi atas capaian reformasi birokrasi DJBC, termasuk pencapaian predikat Zona Integritas menuju WBK dan 47 unit kerja yang meraih predikat WBBM.

Upacara Hakordia di Bea Cukai Bekasi berlangsung tertib dan menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi hanya dapat diwujudkan melalui aksi bersama. Dengan komitmen kolektif, semangat “Bea Cukai Makin Baik” diharapkan semakin mengakar kuat di seluruh pegawai Bea Cukai Bekasi.(*)

Bea Cukai Bekasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait ketentuan di bidang cukai.

Sosialisasi berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Telaga Murni dan dihadiri oleh aparat pemerintah kecamatan, pemilik toko, pedagang eceran, serta masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, petugas Bea Cukai Bekasi memaparkan ciri-ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, salah peruntukan, serta pita cukai yang telah digunakan kembali. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari peredaran rokok ilegal, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun potensi kerugian negara.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal. “Kami tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga berkomitmen memperkuat patroli dan penertiban. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak menjual maupun membeli rokok ilegal. Ini bukan sekadar soal aturan, tetapi juga tentang menjaga ketertiban, melindungi konsumen, dan memastikan penerimaan negara tetap optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, narasumber dari Bea Cukai Bekasi juga menjelaskan secara detail mengenai ketentuan di bidang cukai serta menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas aparat, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Pelaku usaha, khususnya pemilik warung dan toko, diimbau untuk selalu memastikan legalitas produk yang dijual agar tidak terlibat dalam pelanggaran ketentuan cukai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Cikarang Barat khususnya desa Telaga Murni semakin waspada dan memahami pentingnya menolak peredaran rokok ilegal, serta dapat turut berperan dalam mendukung upaya pemerintah menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.(*)

Bekasi (01/12) Bea Cukai Bekasi terus mempertegas perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha dalam mendorong iklim bisnis yang tertib, transparan, dan taat regulasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk PT Dunia Menang Terus sebagai Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berlokasi di Ruko Union Thamrin Blok B 21 Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penyerahan izin dilakukan secara langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Yuwono Sutiasmaji, bersama Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Undani, bertempat di Kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Penerbitan izin ini juga menjadi bentuk apresiasi atas kegigihan, komitmen, serta kelengkapan administrasi yang dipenuhi oleh PT Dunia Menang Terus sepanjang proses pengajuan izin.

Direktur PT Dunia Menang Terus, Tito Tania Pratiwi, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Bea Cukai Bekasi yang telah memberikan pendampingan dan pelayanan optimal selama proses pengajuan izin. Dirinya juga mengajak para pelaku usaha untuk tidak takut atau ragu dalam mengurus perizinan secara resmi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Bekasi atas dukungan dan penerbitan NPPBKC untuk PT Dunia Menang Terus. Kami menghimbau kepada pelaku usaha lainnya untuk tidak ragu mengajukan NPPBKC karena prosesnya mudah, transparan, dan gratis atau tidak dipungut biaya,” ujar Tito.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Yuwono Sutiasmaji, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses penerbitan NPPBKC dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa sesuai PMK Nomor 68 Tahun 2023 Pasal 19, pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penelitian dan penilaian menyeluruh terhadap permohonan izin yang diajukan.

Disebutkan pada regulasi tersebut bahwa penilaian dilakukan untuk memastikan kesesuaian: pemenuhan persyaratan administratif (Pasal 6); persyaratan lokasi (Pasal 7, 8, 9, dan/atau 10) dan proses bisnis Perusahaan

“Berdasarkan ketentuan tersebut, Bea Cukai Bekasi memastikan seluruh persyaratan PT Dunia Menang Terus telah terpenuhi dengan baik. Kami memberikan kesempatan seluasnya untuk melengkapi kebutuhan perizinan hingga akhirnya izin resmi NPPBKC dapat diterbitkan,” jelas Yuwono.

Dalam kesempatan tersebut, Yuwono juga memberikan pesan penting agar perusahaan terus menjaga kepatuhan setelah memperoleh izin operasional.

“Setelah memperoleh izin NPPBKC, kami berharap perusahaan dapat menjalankan kewajiban pelaporan dan pengelolaan cukai dengan baik melalui sistem pelaporan online, serta menjaga integritas dan kepatuhan terhadap seluruh aturan yang berlaku,” tutupnya.

Melalui penerbitan NPPBKC ini, Bea Cukai Bekasi berharap dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara legal dan tertib. Langkah ini sekaligus menjadi contoh nyata bahwa pengurusan izin cukai kini semakin mudah, cepat, dan tanpa biaya, serta menjadi wujud nyata dukungan Bea Cukai dalam menciptakan ekosistem usaha yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. (*)

Bekasi (26/10) - Menuju Hari Anti Korupsi Sedunia, Kanwil Bea Cukai Jakarta, Bea Cukai Bekasi dan Bea Cukai Cikarang berkolaborasi adakan Talkshow di Radio Elgangga 103 fm dengan mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.  Acara dilaksanakan pada hari Rabu, 26 November 2026.

Membahas korupsi dimulai dari pengertian luas korupsi , apa saja bentuk korupsi, asal-usul Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan upaya Bea Cukai Kanwil Jakarta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat demi mengakarkan budaya anti korupsi guna menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

Diisi oleh Novransyah , Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ogy Febry Adlha , Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Cikarang dan Asep Rulli, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Bekasi juga membahas secara spesifik bentuk korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan pelayan oleh Aparatur Sipil.

“Gratifikasi mu menghancurkan karirmu, itulah budaya yang ditanamkan di Kanwil Bea Cukai Jakarta untuk selalu menghimbau seluruh pegawai kami agar menjauhi budaya korupsi itu sendiri” pungkas Novryansyah

Lebih lanjut ketiga narasumber juga menjelaskan sedikit terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan penerimaan negara.

“Bea cukai berfungsi tidak hanya untuk penerimaan negara, kita juga berfungsi untuk melindungi masyarakat melalui community protector, salah satunya kemarin kami baru memusnahkan ballpres sebagai upaya kami melindungi umkm dalam negeri,”ungkap Ogy

Dalam penutupannya, ketiga narasumber kompak menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mari turut serta membantu dan menanamkan budaya integritas karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas korupsi.(*)

Bekasi (27/11/2026) Bea Cukai Bekasi kembali berkolaborasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Bekasi selenggarakan sosialisasi peredaran dan identifikasi rokok ilegal. Acara diadakan di Aula Perum Pondok Tanamas Cikarang pada Kamis 27  November  2025.  Sinergi antar  instansi ini  semakin terlihat nyata  dengan kehadiran Pemerintah Daerah Kab Bekasi yang diwakili Lurah Warnasari,  Kasie Trantib Kec Cibitung  hingga  Babinsa  Kec Cibitung.

Event kali ini menyasar 50 an orang  pemuka masyarakat,  pedagang eceran  hingga  pelaku  UMKM. Mereka merupakan  bagian besar dari masyarakat yang berhubungan langsung dengan konsumsi dan peredaran rokok.  Program persuasif ini diharapkan dapat memberi dampak langsung bagi peningkatan pemahaman masyarakat.

Kepala Satpol PP Kab Bekasi, Surya Wijaya membuka dan memberikan sambutannya.  Surya menekankan pentingnya peranan masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal.

“Melalui pendekatan yang humanis Satpol PP mengajak para pedagang eceran dan pelaku UMKM untuk bisa memahami aturan tentang Cukai.  Diharapkan  hadirin bisa mengerti dan membedakan rokok yang ilegal dan mempunyai kemampuan mengidentifikasi pita cukai ilegal. Peredaran rokok illegal ini  dapat berdampak negatif  pada perekonomian masyarakat, ” ujar Surya.

Undani, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi bertindak selaku narasumber. Undani menjelaskan tentang tugas pokok, peranan dan kewenangan Bea dan Cukai khususnya terkait dengan  penegakan aturan tentang Cukai.

Pada sesi interaktif , Rinaldi Aditama  yang juga  bertindak sebagai narasumber menjelaskan melalui media interaktif cara mengidentifikasi pita cukai dan   desain Pita Cukai 2025.  Perhatian dan antusiasme peserta terlihat pada saat diskusi terkait  terutama mengenai sanksi atas pelanggaran Undang-undang Cukai.

Kegiatan sosialisasi kali ini merupakan bagian program preventif di bidang pengawasan. Bea Cukai bersinergi dengan para pengampu program seperti Satpol PP dan organisasi pemerintah daerah lainnya. Diharapkan kerja sama dan kolaborasi antarinstansi dapat meningkatkan dampak positif pelaksanaan program yang dibiaya dan didukung oleh Dana Bagi Hasil  Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).(*)

Bekasi, (26/11/2025) - Program DIDIK (Diskusi Bareng Bea Cukai Bekasi di Pabrik) sebagai sebuah inovasi komunikasi dan edukasi kepada pengguna jasa terus menunjukkan efektivitasnya. Sepanjang tahun 2025, tercatat 15 kali pelaksanaan DIDIK yang diajukan langsung oleh berbagai perusahaan dengan beragam tema bahasan, menegaskan bahwa program ini semakin diminati dan menjadi ruang dialog yang relevan bagi dunia usaha.

Kali ini kegiatan DIDIK dilakukan pada Rabu, 26 November 2025, berlangsung di PT Metal One Steel Service Indonesia (MOSSI) dengan mengusung tema “Sinergi Industri dan Kepabeanan untuk Peningkatan Kepatuhan dan Pelayanan.”

Presiden Direktur PT MOSSI, Norimasa Mizugaki, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. “Sebagai perusahaan yang melayani industri otomotif dengan proses berstandar presisi dan kepatuhan tinggi, kami memerlukan pemahaman regulasi yang akurat. Melalui DIDIK, kami memastikan operasional kami tetap selaras dengan ketentuan kepabeanan,” ujar Mizugaki.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi sekaligus Client Manager AEO, Undani, menyampaikan bahwa DIDIK menjadi sarana penting dalam memperkuat pemahaman perusahaan terhadap regulasi. “DIDIK kami rancang sebagai ruang komunikasi terbuka agar perusahaan mendapatkan penjelasan langsung atas regulasi yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari pendampingan kami sebagai Client Manager AEO untuk menjaga konsistensi kepatuhan perusahaan,” ujar Undani

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Yuwono Sutiasmaji, turut menekankan pentingnya standar operasional dalam kegiatan perusahaan. “SOP yang kuat menjadi fondasi setiap aktivitas dari penerimaan hingga pengiriman barang. SOP yang terstruktur membantu perusahaan meminimalkan risiko, menjaga kualitas, serta memperkuat kepatuhan,” tegas Yuwono.

PT Metal One Steel Service Indonesia (MOSSI) merupakan perusahaan PMA Jepang yang beroperasi sejak 2014 di Kawasan GIIC Deltamas, Bekasi. Sebagai perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) sejak 2023, MOSSI menyediakan layanan pemotongan dan pengolahan material baja untuk industri otomotif, didukung fasilitas modern serta jaringan Metal One yang memungkinkan penyediaan berbagai material baja dan layanan CPS control service.

Melalui pelaksanaan DIDIK di PT Metal One Steel Service Indonesia, Bea Cukai Bekasi berharap komunikasi dan kepatuhan perusahaan semakin meningkat. Dengan dialog langsung dan pendampingan yang berkelanjutan, sinergi antara industri dan kepabeanan diharapkan terus terjaga dan mampu mendukung iklim usaha yang tertib serta kompetitif.(*)

Bekasi (25/11) Bea Cukai berkolaborasi dengan UPTP Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi untuk peningkatan pemberdayaan kaum disabilitas. Bertempat di Aula BBPVP,  Rombongan Bea Cukai yang diketuai Max Franky Rori, Kepala  Subdirektorat  Fasilitas Impor Tujuan Ekspor diterima langsung oleh Kepala UPTP BBPVP, Yose Rizal pada Senin,  24 November  2025.

Kolaborasi dan sinergi makin terlihat nyata ketika pada kunjungan tersebut juga dihadiri oleh instansi vertikal DJBC yakni Bea Cukai Bekasi, Bea Cukai Cikarang dan Bea Cukai Jakarta.  Dari tim pusat dihadiri juga oleh Tim PUG Kantor Pusat DJBC dan sejumlah perwakilan Direktorat  DJBC, Kanwil DJP  Jawa Barat 3 dan Sekretariat Sekjen Kemenkeu. Selain itu Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurnawan juga turut mendampingi.

Max menyampaikan komitmen Bea dan Cukai untuk berkolaborasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan kaum disabilitas  melalui sejumlah program.

“Bea dan Cukai siap menindaklanjuti kunjungan ini melalui dua pendekatan program, Pertama optimalisasi peran UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi dan globalisasi. Kemampuan mereka yang berkebutuhan khusus dan telah mendapat pelatihan di  Special Talent Corner (STC) dapat menghasilkan produk UMKM yang berkualitas. Ini harus ditindaklanjuti dengan pemasaran dan penjualan di dalam dan luar negeri dengan bersinergi dan mengoptimalkan peran agen fasilitas di kantor vertikal Bea dan Cukai,” ujar Max.

Max menambahkan bahwa pendekatan program kedua melalui program PUG atau Pengarus Utamaan Gender yang menekankan pentingnya memberikan akses  yang adil dan terbuka bagi pemberdayaan kaum berkebutuhan khusus.

Yose Rizal menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata sinergi antar kementerian/lembaga dalam mendukung program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor yang inklusif, khususnya bagi UMKM disabilitas.  Peningkatan kemampuan kaum disabilitas juga sekaligus akan menjadi modalitas bagi mereka.

“kolaborasi ini akan memperkuat komunikasi untuk membuka peluang dan akses pasar yang lebih luas bagi teman-teman disabilitas lulusan pelatihan BBPVP. Melalui sinergi antar KL yang memberikan peluang besar bagi kaum berkebutuhan khusus,” ungkap Yose.

Pada akhir kunjungan rombongan juga melihat  workshop di  Special Talent Corner (STC). Dipandu oleh Nurhayati, founder  dari Nurvan Kreatif,  sebuah entitas di Bekasi yang dikenal karena kolaborasinya dalam pelatihan produktivitas dan pengembangan UMKM oleh kaum disabilitas khususnya tuna rungu dan mental. Mereka dilatih memproduksi souvenir dengan teknik patchwork dan quilting. Produk mereka kemudian di pasarkan dengan menggandeng sejumlah perusahaan di Bekasi di antaranya Toyota Boshoku Indonesia dan Omron.

Kegiatan ini juga memperkuat  komitmen Kemenkeu terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (3 Desember).(*)

Bekasi (21/11/2025) — Bea Cukai Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pertumbuhan dunia usaha yang legal dan berdaya saing. Dengan penuh apresiasi, Bea Cukai Bekasi resmi menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi PT Mega Sinar Indonesia. Sebuah langkah yang menegaskan bahwa proses perizinan kini semakin mudah, transparan, dan tanpa biaya sepeser pun.

Direktur PT Mega Sinar Indonesia, Agung Arief Setiawan, menyampaikan apresiasi atas pelayanan cepat dan responsif yang diberikan.

“Untuk mendapatkan NPPBKC, persyaratannya sangat mudah. Jangan ragu untuk mengurus NPPBKC sebagai kelengkapan legalitas perusahaan. Prosesnya cepat, gratis, dan Bea Cukai Bekasi siap mendampingi perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang secara legal,” ujarnya.

Penyerahan izin resmi dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Bekasi pada Selasa (18/11/2025). Izin tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Yuwono Sustiasmaji, yang turut didampingi oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Undani.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bukti kuat keseriusan pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara tertib dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Yuwono Sustiasmaji juga memberikan penjelasan mengenai regulasi terbaru, yaitu PMK Nomor 68 Tahun 2023, yang mengatur tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan NPPBKC sebagai dasar penguatan pengawasan di bidang cukai. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki NPPBKC untuk dapat beroperasi secara sah.

Yuwono juga berpesan kepada para penerima izin agar selalu menjaga kepatuhan, karena legalitas bukan hanya sekadar dokumen, tetapi komitmen jangka panjang dalam membangun usaha yang berintegritas.
“NPPBKC bukan hanya izin, tetapi komitmen. Mohon untuk terus dijaga kepatuhannya,” tegasnya.

Melalui penerbitan izin ini, Bea Cukai Bekasi berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya legalitas dan bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan kompetitif di wilayah Bekasi dan sekitarnya.(*)

Bekasi, (24/11/2025) – Bea Cukai Bekasi pada Senin, 24 November 2025, menyelenggarakan Sosialisasi Uji Coba (Piloting) Implementasi Sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC) bagi perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah kerjanya. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi layanan kepabeanan dan karantina, sekaligus mendorong efisiensi proses logistik nasional.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo, yang menegaskan komitmen Bea Cukai Bekasi dalam mendukung modernisasi layanan berbasis digital.

“Sinergi antara Bea Cukai, Karantina, dan LNSW melalui sistem SSmQC merupakan bagian dari upaya menghadirkan proses bisnis yang semakin sederhana, cepat, dan pasti bagi para pelaku industri,” ucap Winarko.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan SSmQC. Dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Andi Kristianto, Kepala Seksi Penimbunan Berikat Lainnya, menjelaskan latar belakang pelaksanaan piloting.  Andi menyampaikan bahwa pengembangan SSmQC bertujuan untuk menyatukan proses kepabeanan dan karantina dalam satu alur layanan terpadu.

“SSmQC hadir untuk memastikan bahwa layanan kepabeanan dan karantina dapat berjalan secara terpadu, mengurangi repetisi proses, dan memberikan kepastian waktu bagi pelaku industri,” ujar Andi.

Dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Mustamin M., SP., M.Si, Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan, memaparkan integrasi proses karantina dalam sistem ini. Mustamin menekankan bahwa SSmQC tetap menjaga aspek keamanan hayati meskipun proses layanan menjadi lebih cepat.

“Melalui SSmQC, karantina dapat mempercepat proses layanan tanpa mengurangi ketelitian. Integrasi ini membuat pelayanan lebih efisien sekaligus tetap menjaga aspek biosecurity,” jelas Mustamin.

Kesiapan sistem juga disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Dona Hayatul Nurmikdar, yang memaparkan kapabilitas CEISA 4.0. Menurutnya, sistem ini telah dirancang untuk memastikan alur data antarinstansi dapat mengalir aman dan real-time.

“CEISA 4.0 telah didesain untuk mendukung pertukaran data secara real-time dan aman. Ini menjadi fondasi penting bagi implementasi SSmQC yang kolaboratif dan terintegrasi,” ungkap Dona.

Sementara itu, dari Lembaga National Single Window (LNSW), Faudzi Ahmad Safrullah, Kepala Seksi Strategi Efisiensi Proses Bisnis Ekspor, menjelaskan peran INSW dalam menghubungkan seluruh sistem layanan. Ia menuturkan bahwa integrasi ini menjadi kunci terciptanya proses bisnis yang cepat dan transparan.

“INSW memastikan seluruh alur data dari karantina dan bea cukai bersinergi dalam satu pintu. Inilah kunci utama untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan efisien,” tutur Faudzi.

Adapun perusahaan yang ditunjuk sebagai peserta piloting SSmQC di wilayah Bea Cukai Bekasi meliputi PT Inko Prima Idaman Apparel, PT Kayu Permata, PT Sunrise Bumi Textiles, PT NX Lemo Logistik Indonesia (PT Unilever Indonesia, Tbk), dan PT Van Rees Indonesia. Melalui kegiatan ini, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan langsung atas implementasi awal sistem serta membantu memastikan kelancaran penerapan SSmQC ke depannya.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Bea Cukai Bekasi berharap implementasi SSmQC dapat berjalan optimal dan membawa perubahan nyata bagi efisiensi logistik nasional, khususnya dalam layanan fasilitas KB dan PLB di wilayah Bekasi. Acara ini juga menjadi momentum penting menuju sinergi layanan pemerintah yang semakin modern, cepat, dan terintegrasi.(*)