Jelang Akhir 2025, Target Penerimaan Kanwil DJBC Jakarta Lampaui 100%
Jakarta (12/12) Per 11 Desember 2025, atau masih menyisakan 20 hari jelang akhir tahun 2025, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta telah mencatat penerimaan hingga Rp 3.36 trilun. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp 3.35 triliun maka capaian target telah menyentuh angka 100.29%. Di tengah dinamika perekonomian global, tantangan internal dan tingginya target yang harus diraih, maka pencapaian target tersebut merupakan hal yang patut diapresiasi.
Kepala Kantor Wilayah Bea cukai Jakarta, Akhmad Rofiq menyampaikan penghargaan kepada para pengguna jasa dan seluruh stake holders di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta.
“Alhamdulilah target Kanwil Bea Cukai Jakarta terlampaui, terima kasih kepada seluruh Pimpinan Jajaran satuan kerja dan anggotanya serta seluruh stake holders yang berkontribusi di Kanwil Jakarta mudah-nudahan ini menjadi langkah awal menuju kesukksesan di tahun 2026,” ujar Rofiq.
Berkat kecepatan dan ketepatan dalam layanan Kepabeanan, Satuan Kerja di Kanwil Jakarta berhasil mengumpulkan penerimaan Pabean hingga Rp 1.99 triliun, atau 99.32 % dari target. Bahkan dua kantor vertikal telah melampaui 100% yakni Kantor Bea Cukai Bekasi (102.28%) dan Bea Cukai Cikarang (102.57%).
Capaian penerimaan Cukai juga telah melampaui target sebesar Rp 1.34 triliun. Capaian sebesar 101.74 % mengindikasikan tingginya extra effort yang harus dilakukan fiscus untuk mengumpulkan Rp, 1.37 triliun. Misalnya Kantor Bea Cukai Halim telah melampui target dengan mengumpulkan penerimaan Cukai sebesar Rp. 197.81 miliar atau 111.76%
Di tengah tuntunan menjalankan fungsinya sebagai revenue collector optimalisasi pencapaian tersebut dapat dicapai berkat dukungan penuh dari stake holders, adanya peningkatan kepatuhan pengguna jasa serta extra effort dari para petugas fiskal.
Diharapkan sampai 31 Desember 2025, keseluruhan satuan kerja di bawah Kanwil Bea Cukai Jakarta dapat mencapai target. Pencapaian target penerimaan tersebut sebagai upaya Bea Cukai dalam pembangunan melalui APBN yang fleksibilitas, akuntabilitas & transparansi, efisiensi, efektivitas, keadilan distribusi dan bisa mendukung stabilisasi ekonomi, (*)
Tags