Menkeu SMI : Revitalisasi Perekonomian Non Manufaktur Lewat Ketahanan Pangan
Bekasi (20/08) Kepala Kantor Bea dan Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo menyambut kedatangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin: Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Petinggi Angkatan darat di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV) dan marshalling area di Desa Wanajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025)
Pada saat kunjungan, Sri Mulyani menekankan pentingnya pemanfaatan aset negara secara produktif. Batalyon Infanteri disiapkan untuk memperkuat sektor pangan dan kesehatan.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa konsep ini perlu ditata dan disusun sehingga memiliki suatu hubungan dan pentingnya proses keberlanjutan, dengan demikian peranan APBN menjadi penting.
“Saya bayangkan jika ini bisa menjadi suatu revitalisasi perekonomian yang non manufaktur karena ini sangat penting dan berbasis pada produksi tanaman untuk ketahanan pangan”, ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga meyakini bahwa kegiatan ini dapat memberi dampak jika mempunyai tata kelola secara baik, sehingga perputaran keuangan negara bisa dijalankan dan dapat memberi nilai tambah pada perekonomian. Masyarakat sekitar mendapat manfaat atas kehadiraan dari proyek ini. Karena itu penting untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Pada lahan seluas 43 hektar yang digunakan untuk markas batalion ini tak hanya mendukung pertahanan dan keamanan. Di luasan area terdapat tidak hanya perkebunan, perikanan, peternakan ikan, ayam dan sapi namun dikelola secara terpadu dalam ekosistem yang terintegratif. Lahan yang tadinya kurang produktif kini bisa difungsikan untuk kegiatan pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi lain, bahkan layanan kesehatan masyarakat.
Sri Mulyani juga mengapresiasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif ini.Sri Mulyani berharap keberadaan batalyon ini dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Jika produksi dari kegiatan non-militer ini menghasilkan surplus, maka pengelolaannya bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (*)
Tags