Semua Peraturan

PER-10/BC/2025 tahun 2025
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI
KEP-188/BC/2025 tahun 2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-97/BC/2025 TENTANG PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU EKSPOR
KEP-97/BC/2025 tahun 2025
PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU BARANG EKSPOR
KMK NOMOR 6/MK/BC/2025 tahun 2025
TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BERUPA KOMODITAS UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
KMK NOMOR 5/MK/BC/2025 tahun 2025
TENTANGBARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURANMENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKANDAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHANTAMBANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERIPERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANGKEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA,DAN BAHAN TAMBANG
KMK NOMOR 4/MK/BC/2025 tahun 2025
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KMK NOMOR 3/MK/BC/2025 tahun 2025
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KMK NOMOR 39/KM.4/2025 tahun 2025
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PMK NOMOR 62 TAHUN 2025 tahun 2025
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PER-9/BC/2025 tahun 2025
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DANPENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAHDITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS MELALUI BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAKSARANA PENGANGKUT